Forum Perangkat Daerah Jakarta Timur, Kamis (30/3), membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Forum yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD serta tokoh masyarakat.  

Menyerap aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat dan anggota DPRD 

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar mengatakan, kegiatan bertujuan menyerap aspirasi dan masukan tentang RKPD 2024 dari tokoh masyarakat dan anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam kegiatan.

"Hasilnya tadi ada beberapa masukan yang kami terima. Masukan tersebut akan kita koordinasikan dan laksanakan sesuai kewenangan," katanya.

Bila ada masukan dari forum yang di luar kewenangannya, jelas Anwar, pihaknya akan berkoordinasi ke jajaran tingkat provinsi agar bisa ditindaklanjuti.

Menurut Anwar, prioritas kerja pada RKPD 2024 ini masih tentang pengendalian dan penanganan banjir, antisipasi dampak resesi ekonomi, intervensi pencegahan stunting , penangangan kemacetan, dan penguatan nilai demokrasi.

Anwar menegaskan, forum ini juga menekankan tentang usulan warga dalam Musrenbang 2023 harus bisa dipastikan terealisasi pada tahun 2024 mendatang. Hal itu mengantisipasi apatisme warga terhadap pembangunan di DKI Jakarta.

"Itu diharapkan anggota DPRD bisa diselesaikan secara bertahap," tandasnya.